JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM – Ketua KPK Nawawi Pomolango mengakui pihaknya ingin mencari keberadaan tersangka suap yang juga bekas caleg PDIP Harun Masiku dengan menyita ponsel Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto usai pemeriksaan kemarin.
Nawawi mengaku pihaknya belum mengetahui keberadaan Harun Masiku saat ini. Ia secara khusus masih akan meminta keterangan dari tim penyidik atas hasil pemeriksaan Hasto.
“Itu yang saya lagi mintakan sama Pak Deputi Penindakan untuk diberikan kepada kami,” kata Nawawi usai rapat di Komisi III DPR, Selasa (11/6/2024).
Nawawi mengaku belum mengetahui persis hasil pemeriksaan terhadap Hasto. Pasalnya pada hari yang sama ia tengah berkegiatan di Surabaya, Jawa Timur. Ia baru tiba di Jakarta pagi ini dan baru dijadwalkan akan meminta hasil pemeriksaan tersebut.
Nawawi mengaku terus menginstruksikan anak buah untuk mencari keberadaan Harun Masiku. Menurut Nawawi, penyitaan ponsel milik Hasto yang dilakukan penyidik atas perintah pimpinan.
“Kemarin saya sendiri ada giat di Surabaya sehingga baru tadi pagi saya minta Pak Deputi Penindakan untuk memberi penjelasan kepada kami apa yang berlangsung yang seperti diberitakan kemarin,” katanya.
Nawawi mempersilakan pihak Hasto untuk melayangkan laporan ke Dewas terkait prosedur penyitaan ponsel miliknya. Namun, dia memastikan penyitaan tersebut telah sesuai prosedur.
“Saya belum dengar itu. Makin banyak laporan ke dewas mungkin baik itu,” ujarnya.
Setelah diperiksa empat jam, Hasto mengaku handphone miliknya dan asistennya, Kusnadi juga disita. Hasto dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku.
Tim penasihat hukum Hasto lalu melaporkan penyitaan yang dilakukan penyidik kepada dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK).
“Kami kuasa hukum dari Saudara Kusnadi, hari ini melaporkan penyidik atas ketidakprofesionalan melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang milik saudara Kusnadi dan Sekjen PDIP Mas Hasto Kristiyanto,” ujar Ronny Talapessy di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin (10/6/2024). (SWD)
