Beranda » Pangkas Biaya Logistik, Prabowo Tugaskan Airlangga 

Pangkas Biaya Logistik, Prabowo Tugaskan Airlangga 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM “Arahan Presiden sangat jelas, bahwa penguatan ekosistem logistik nasional menjadi kunci untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi. Untuk itu, Presiden menugaskan saya melalui Kemenko Perekonomian untuk mengoordinasikan percepatan transformasi logistik nasional melalui Perpres Nomor 41 Tahun 2026,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10/2026).

Biaya logistik nasional saat ini masih berada pada kisaran 14,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2022. Pemerintah menargetkan penurunan bertahap menjadi 12,5% pada tahun 2029 dan mencapai 8% pada tahun 2045.

Perpres 41/2026 dirancang menjadi instrumen kebijakan strategis dalam memperkuat ekosistem logistik nasional untuk memangkas biaya logistik nasional melalui tiga strategi utama.

Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkuat ekosistem logistik nasional. Langkah ini guna mengurangi biaya logistik dan meningkatkan efisiensi sistem logistik Indonesia.

Penugasan tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional yang telah diundangkan pada 16 Juli 2026.

Pertama,penguatan infrastruktur konektivitas, layananbackbone, dan sarana penunjang logistik. Kedua, penguatan integrasi dan digitalisasi logistik, serta ketiga peningkatan daya saing SDM dan penyedia jasa logistik.

Pemerintah tidak berhenti pada tataran regulasi. Berbagai langkah operasional telah dan terus dipercepat untuk memastikan implementasi Perpres 41/2026 memberikan dampak nyata bagi efisiensi logistik nasional.

Airlangga menjelaskan platform NLE yang selama ini telah memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan biaya logistik hingga 17% dan pemangkasan waktu layanan hingga 73% akan diperkuat melalui digitalisasi end-to-end.

Sebelumnya NLE lebih berfokus pada layanan perizinan Business to Government(B2G) dan Government to Government(G2G).Pemerintah juga mendorong pengembangan dry port, termasuk di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), untuk mengurangi beban truk di jalan raya dan mendekatkan layanan kepabeanan ke kawasan industri. (DAB).

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KEATAS