HUKUM

JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM – Usai seorang anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri ditangkap Polisi Militer pengawal Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Febrie Adriansyah pengawal di sebuah restoran di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Gedung Kejagung mendapat teror, pada Selasa(21/5/2024). Hal itu muncul dari video mencurigakan yang beredar dikalangan wartawan pada Selasa, 21 Mei lalu….

JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM – Anggota polisi dari kesatuan Detasemen Khusus Antiteror (Densus 88) ditangkap oleh polisi militer usai dicurigai membuntuti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah saat makan malam di satu restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan, Peristiwa penangkapan itu terjadi sekitar pukul 20.00 atau 21.00 WIB pada minggu pekan lalu. Adapun identitas…

JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) merespon usai dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Bareskrim Polri. Laporan itu terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyalahgunaan kewenangan. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengaku belum mengetahui secara detail siapa yang dilaporkan Ghufron ke Polisi. Namun dirinya mengungkapkan penilaiannya terhadap KPK periode sekarang. Dia…

JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM – Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan dirinya mempidanakan atau melaporkan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) ke Bareskrim Polri. Disebutnya, salah satu pasal yang termuat dalam laporannya adalah dugaan pencemaran nama baik. “Saya laporkan pada tanggal 6 Mei 2024 ke Bareskrim dengan laporan dua pasal, yaitu Pasal 421 KUHP adalah penyelenggara negara…

KARAWANG, PERISTIWAONLINE.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menggeledah Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Senin (20/5/2024). Penggeledahan itu terkait kasus tukar guling tanah (ruislagh) Pemkab Karawang dengan PT Jakarta Intiland (JIL) Tim penyidik Kejati Jabar juga menggelededah rumah pribadi Sekretaris Daerah Pemkab Karawang, Acep Jamhuri. Selain rumah Acep, tim Kejati Jabar juga menggeledeah tiga lokasi…

CIREBON,PERISTIWAONLINE.COM – Keluarga terpidana kasus penganiayaan dan pembunuhan Vina dan Eki mendatangi rumah pengacara di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Minggu (19/5/2024). Kedatangan ayah dan kakak Sudirman ini untuk meminta perlindungan karena sejak kasus Vina Cirebon kembali mencuat dan viral, mereka mendapatkan intimidasi dan teror dari orang tak dikenal. Ayah Sudirman, Suratno menuturkan, keluarga diminta untuk mengaku bahwa Sudirman…

JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka Konsisten menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker). UU Ciptaker Harus Direvisi. Hal itu dikatakan Rieke saat berbicara di Podcast Akbar Faisal Uncensored yang tayang pada Kamis (16/5/2024). Akibat konsisten dengan Ideologinya yang berpihak kepada kaum marjinal, pekerja migran dan para buruh menolak…

JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendry Ch Bangun menolak pasal-pasal yang merugikan kebebasan pers dalam draf RUU Penyiaran. PWI menyoroti dua klausul dalam RUU Penyiaran itu. “Yang kami prihatinkan itu sebetulnya ada dua. Pertama mengenai larangan jurnalisme investigasi, yang kedua nanti sengketa kewenangan dalam penanganan pengaduan,” ujar Hendry di kantor Dewan…

JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM – Mantan Menko Polhukam dan juga pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengkritik revisi Undang-Undang tentang penyiaran (RUU Penyiaran) yang salah satu poinnya melarang jurnalisme investigasi. Mahfud menilai larangan itu merupakan kekeliruan. Hal itu disampaikan Mahfud menyusul adanya adanya larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi, sebagaimana yang termuat pada draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2022 Tentang…

JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM –  Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut upaya mengganjal kebebasan pers telah dilakukan selama 17 tahun ke belakang dimulai sejak 2007. Dia mengungkap ada oknum di DPR yang memang menyisipkan pasal-pasal tertentu untuk memberangus pers. Upaya itu disebut dimulai pada 2007 silam, saat itu diterbitkan aturan berkaitan dengan Pemilu 2009. Saat itu organisasi jurnalis termasuk…