HUKUM

BANDUNG, PERISTIWAONLINE.COM –  Polisi menetapkan Sadira (51) sopir bus Trans Putera Fajar yang mengalami kecelekaan maut  di Ciater, Kabupaten Subang, ditetapkan sebagai tersangka. Sadira terancam hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp24 juta. Sadira dinilai lalai dalam mengemudikan kendaraan sehingga terjadi kecelakaan fatal yang merenggut nyawa 11 orang rombongan SMK Lingga Kencana Depok. Kecelakaan yang terjadi pada Sabtu, 11…

TANGERANG, PERISTIWAONLINE.COM – Legal standing penggugat tidak ada, namun bisa menang di Pengadilan Inilah konstruksi hukum yang sudah mengesampingkan kaidah dan norma hukum yang sedang dibenahi. Hal ini dikatakan oleh Edward Sihombing dalam konfrensi Pers yang dilakukan Senin (13/5/-2024) sebagai kuasa hukum dari keluarga alm Dr Zakiruddin Djamin,SH,MBA. Bermula pada tahun-2012 keluarga Ahli Waris Dr….

BANDUNG, PERISTIWAONLINE.COM – Dari hasil OlahTempat Kejadian Perkara (TKP) lokasi kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu (11/5/2024), sopir bus dan pengusaha Trans Putra Fajar berpotensi jadi tersangka. Kakorlantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan, segera melaksanakan gelar perkara berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan. Jika konstruksi perkara ditingkatkan…

JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Aan Suhanan menegaskan, peristiwa kecelakaan bus yang membawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang akan terus ditindak lanjuti. Termasuk melihat ada tidaknya tindak pidana dalam peristiwa itu. Irjen Aan mengatakan, setelah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) kemudian pengecekan pada kendaraan…

JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM – Korlantas Polri menghentikan sementara pengiriman surat konfirmasi tilang elektronik menggunakan aplikasi WhatsApp, SMS, hingga email. Metode pengiriman melalui aplikasi itu tengah dievaluasi. Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menyebut pengiriman surat konfirmasi tilang elektronik menggunakan aplikasi WhatsApp, SMS, hingga email dihentikan sementara. Saat ini, pengiriman melalui aplikasi itu tengah dilakukan asesmen dan evaluasi dahulu. “Kemarin sudah…

JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron tidak hadir dalam sidang etik perdananya, Kamis, (2/5/2024), beralasan sedang mengajukan gugatan peraturan Dewas (Perdewas) ke Mahkamah Agung (MA). Nuurul Ghufron mengatakan, mengajukan penundaan sidang etik tersebut lantaran sedang menempuh upaya hukum. “Norma yang digunakan dalam pemeriksaan sidang etik tersebut adalah Perdewas Nomor 3…

JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM – Ombudsman RI menerima sebanyak 3.363 laporan masyarakat selama periode 2021- 2024. Aduan paling banyak yang dilaporkan masyarakat yakni terkait Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). “Ada lima kementerian/lembaga yang paling dilaporkan adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebanyak 237 laporan, kemudian BKN sebanyak 49 laporan, KASN sebanyak 45 laporan, Kementerian…

JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menggelar sidang perdana gugatan yang diajukan oleh PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pilpres 2024, sidang dilakukan secara tertutup, Kamis (2/5/2025). Tim Hukum PDIP dipimpin Gayus Lumbuun, mengeklaim memiliki sejumlah bukti terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh KPU. “Kami menemukan sejumlah bukti yang…

JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman awalnya membandingkan kasus etik Ghufron di Kementan ini dengan kasus etik yang pernah dialami oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arif Hidayat. Saat itu Arif Hidayat dianggap melanggar etik di sebagai hakim MK saat terlibat kasus ‘menitip’ jaksa. “Jika mengacu pada putusan yang pernah ada…

JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menolak Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran, karena dinilai mengancam kebebasan pers. Selain itu menurut AJI  revisi UU Penyiaran sekaligus mengambil alih kewenangan Dewan Pers (DP). “AJI menolak ya. Pasal-pasalnya banyak bermasalah sebenarnya. Jadi kalau dipaksakan akan menimbulkan masalah. Ada beberapa pasal yang menurut…