HUKUM

JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka Konsisten menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker). UU Ciptaker Harus Direvisi. Hal itu dikatakan Rieke saat berbicara di Podcast Akbar Faisal Uncensored yang tayang pada Kamis (16/5/2024). Akibat konsisten dengan Ideologinya yang berpihak kepada kaum marjinal, pekerja migran dan para buruh menolak…

JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendry Ch Bangun menolak pasal-pasal yang merugikan kebebasan pers dalam draf RUU Penyiaran. PWI menyoroti dua klausul dalam RUU Penyiaran itu. “Yang kami prihatinkan itu sebetulnya ada dua. Pertama mengenai larangan jurnalisme investigasi, yang kedua nanti sengketa kewenangan dalam penanganan pengaduan,” ujar Hendry di kantor Dewan…

JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM – Mantan Menko Polhukam dan juga pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengkritik revisi Undang-Undang tentang penyiaran (RUU Penyiaran) yang salah satu poinnya melarang jurnalisme investigasi. Mahfud menilai larangan itu merupakan kekeliruan. Hal itu disampaikan Mahfud menyusul adanya adanya larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi, sebagaimana yang termuat pada draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2022 Tentang…

JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM –  Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut upaya mengganjal kebebasan pers telah dilakukan selama 17 tahun ke belakang dimulai sejak 2007. Dia mengungkap ada oknum di DPR yang memang menyisipkan pasal-pasal tertentu untuk memberangus pers. Upaya itu disebut dimulai pada 2007 silam, saat itu diterbitkan aturan berkaitan dengan Pemilu 2009. Saat itu organisasi jurnalis termasuk…

BANDUNG, PERISTIWAONLINE.COM –  Polisi menetapkan Sadira (51) sopir bus Trans Putera Fajar yang mengalami kecelekaan maut  di Ciater, Kabupaten Subang, ditetapkan sebagai tersangka. Sadira terancam hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp24 juta. Sadira dinilai lalai dalam mengemudikan kendaraan sehingga terjadi kecelakaan fatal yang merenggut nyawa 11 orang rombongan SMK Lingga Kencana Depok. Kecelakaan yang terjadi pada Sabtu, 11…

TANGERANG, PERISTIWAONLINE.COM – Legal standing penggugat tidak ada, namun bisa menang di Pengadilan Inilah konstruksi hukum yang sudah mengesampingkan kaidah dan norma hukum yang sedang dibenahi. Hal ini dikatakan oleh Edward Sihombing dalam konfrensi Pers yang dilakukan Senin (13/5/-2024) sebagai kuasa hukum dari keluarga alm Dr Zakiruddin Djamin,SH,MBA. Bermula pada tahun-2012 keluarga Ahli Waris Dr….

BANDUNG, PERISTIWAONLINE.COM – Dari hasil OlahTempat Kejadian Perkara (TKP) lokasi kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu (11/5/2024), sopir bus dan pengusaha Trans Putra Fajar berpotensi jadi tersangka. Kakorlantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan, segera melaksanakan gelar perkara berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan. Jika konstruksi perkara ditingkatkan…

JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Aan Suhanan menegaskan, peristiwa kecelakaan bus yang membawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang akan terus ditindak lanjuti. Termasuk melihat ada tidaknya tindak pidana dalam peristiwa itu. Irjen Aan mengatakan, setelah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) kemudian pengecekan pada kendaraan…

JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM – Korlantas Polri menghentikan sementara pengiriman surat konfirmasi tilang elektronik menggunakan aplikasi WhatsApp, SMS, hingga email. Metode pengiriman melalui aplikasi itu tengah dievaluasi. Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menyebut pengiriman surat konfirmasi tilang elektronik menggunakan aplikasi WhatsApp, SMS, hingga email dihentikan sementara. Saat ini, pengiriman melalui aplikasi itu tengah dilakukan asesmen dan evaluasi dahulu. “Kemarin sudah…

JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron tidak hadir dalam sidang etik perdananya, Kamis, (2/5/2024), beralasan sedang mengajukan gugatan peraturan Dewas (Perdewas) ke Mahkamah Agung (MA). Nuurul Ghufron mengatakan, mengajukan penundaan sidang etik tersebut lantaran sedang menempuh upaya hukum. “Norma yang digunakan dalam pemeriksaan sidang etik tersebut adalah Perdewas Nomor 3…