DEPOK, PERISTIWAONLINE.COM – DPRD Kota Depok mengadakan Rapat Paripurna dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan RI Ke 79, untuk mendengarkan sambutan Ketua MPR, DPR serta Presiden Jokowi Widodo (Jokowi), Jumat (16/8/2024) .
Ketua DPRD Kota Depok, Yusuf Saputra menyampaikan tujuan dari Rapat Paripurna dengan sejumlah susunan acara.
Selain itu Yusuf juga menyampaikan jumlah peserta anggota yang hadir dengan jumlah 25 dari 50 anggota.
Acara diawali dengan siaran langsung dari Gedung DPR RI, pada kesempatan yang sama Jokowi Widodo menyampaikan bahwa dirinya telah genap 10 tahun menjabat sebagai presiden.
“Genap 10 tahun menjabat Presiden Republik Indonesia. Tahun ini juga genap 5 tahun Bapak Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Sebuah mandat dan amanah besar yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya”, ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, hari ini 16 Agustus 2024 adalah momen terakhir saya dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin berdiri di sini.
“Izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Kepada seluruh rakyat Indonesia di manapun berada, yang selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan, sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai pada titik ini. Titik yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang”, kata Jokowi.
Lanjut Jokowi, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesiasentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar.
“Sehingga, sampai saat ini kita telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru”, ungkapnya.
Sehingga, kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen di tahun 2023. Sehingga, kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024.
“Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas”, kata Jokowi.
Lebih lanjut Jokowi menjelaskan, patut kita syukuri, alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di kisaran 5 persen, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat.
“Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6 persen dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20 persen”, sebutnya.
Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3 persen saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200 persen. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen di tahun 2024.
Angka stunting juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023. Tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7 persen menjadi 4,8 persen di tahun 2024.
Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahunnya, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.
Adapun anggaran sebesar Rp113 triliun dipergunakan untuk Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun ini telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/ SMK di seluruh tanah air Indonesia.
Rp225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahunnya.
Dan, Rp60,3 triliun anggaran Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia.
Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Dan, pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama-sama.
Kita juga telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya dulu di dalam negeri.
Walau banyak negara lain yang menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tapi kita sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju melangkah.
Dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya, seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan.
Telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara lebih dari Rp158 triliun selama 8 tahun ini.
Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat.
Oleh sebab itu, kita juga telah mengambil aset kita kembali yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah, semua itu bisa kita ambil alih kembali.
Disisi ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum ini karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar kurang lebih dari 3.600 GW, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bio energi.
Sehingga, kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap karena transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat.
Di sektor teknologi dan digitalisasi, kita memiliki INA Digital. Sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat.
Cakupan elektrifikasi terus kita perluas hingga mencapai 99 persen di tahun 2024, tahun ini.
Ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan start up Indonesia, sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda yang berkualitas di negeri ini.
Dukungan produk dalam negeri juga kita berikan perhatian khusus dengan memprioritaskan belanja APBN, APBD, dan BUMN untukproduk – produk dalam negeri.
Di bidang hukum, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia, serta UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal sebagai upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih.
Kita juga sudah memiliki UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak.
Ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Ini adalah bukti bahwa persatuan kita, bahwa kerukunan kita, bahwa kerja keras dan kegotongroyongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi.
Oleh sebab itu, saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi dukungan dan kerja sama seluruh Lembaga Negara dalam menopang lompatan kemajuan Indonesia.
Mulai dari MPR RI yang telah berperan aktif memperkokoh ideologi negara, memperdalam rencana penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara, dan menjaga silaturahmi antar tokoh-tokoh bangsa.
DPR RI, yang telah menjalankan fungsi legislasi, menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, merumuskan RAPBN 2025 untuk suksesi transisi pemerintahan, menyelesaikan banyak undang-undang strategis, seperti UU Ibu Kota Negara, UU Daerah Khusus Jakarta, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Aparatur Sipil Negara, dan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak.
DPD RI yang terus mengawal kemandirian daerah otonom, menginisiasi inisiatif rancangan legislasi, melakukan pengawasan pelaksanaan UU dan Perda, serta memberi perhatian khusus terkait agraria dan pangan.
Begitu juga dengan BPK RI yang telah mengawasi penggunaan anggaran negara serta memperkokoh kepercayaan dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional melalui keaktifannya dalam organisasi dan forum-forum internasional.
Mahkamah Konstitusi RI telah menangani lebih dari 202 perkara pengujian UU dan mengadili sengketa Pemilu. Serta, Mahkamah Agung RI beserta lembaga peradilan di bawahnya yang mengadili dan melakukan penguatan restorative justice untuk menyelaraskan kepentingan korban dan pertanggungjawaban terdakwa tanpa melalui pemidanaan.
Komisi Yudisial RI yang telah berperan aktif mewujudkan hakim berintegritas dan berkualitas guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap institusi kehakiman di negara
Tidak lupa juga Jokowi dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin mohon maaf.
“Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir, belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak–Ibu semua. Namun, saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerja sama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045,” ucapnya.
Terakhir, kepada Presiden Terpilih, Bapak Jendral TNI (Purn.) Prabowo Subianto, tahun depan, Insyallah, Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan.
Nanti, pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto.
“Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa, dan dari pusat-pusat kota kepada Bapak, adapun juga Ketua MPR RI”, pungkas Jokowi.
Dalam kesempatan itu Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesantyo (Bamsoet) menyampaikan pidatonya dalam Sidang Tahunan tersebut, Jumat (16/8/2024).
Bamsoet membuka pidatonya dengan mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam 5 tahun terakhir.
Sidang Tahunan dan Pidato Kenegaraan hari ini bakal menjadi yang terakhir bagi Presiden Jokowi.
“Selamat atas mandat yang segera diemban oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka. Keduanya akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada Oktober 2024 mendatang,” ujar Bamsoet
Dalam sambutannya Bamsoet menekankaniIsu kedaulatan pangan, Pemerintahan selanjutnya perlu menyusun strategi besar untuk mewujudkan kedaulatan pangan, bukan sekadar ketahanan pangan.
“Istilah ketahanan pangan,masih membuka celah terhadap praktik impor bahan pangan dari luar negeri”, kata Bamsoet.
Selain itu digitalisasi juga menjadi sorotan. Menurutnya, kemajuan teknologi bisa menjadi jawaban atas berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah, baik di bidang perdagangan, jasa keuangan, hingga birokrasi pemerintahan.
Hanya saja, dia mencatat, pemerintah masih punya pekerjaan rumah untuk memeratakan akses digital bagi rakyat, khususnya di Indonesia bagian timur.
Bamsoet juga menyampaikan masih lemahnya keamanan siber Indonesia. Menurut National Cyber Security Index, Indonesia masih menempati posisi kelima di Asia Tenggara dalam hal keamanan siber.
Rapat paripurna ditutup dengan lagu-lagu kebangsaan serta uraian yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Depok terkait pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam menyambut hari Ulang Tahun RI ke 79 tahun 2024.
Adapun slogan yang disampaikan Nusantara Indonesia maju dengan tema menginterprestasikan untuk mewujudkan dukungan dari semua warga dengan semangat gotong royong dan juga mengantarkan Indonesia sebagai negara yang terbukti tangguh dalam menghadapi segala tantangan yang juga memiliki prinsip gotong royong. (Budi LG)
