JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM – Masyarakat Kabupaten Karawang bukanlah tipe orang-orang yang mudah lupa permasalahan-permasalahan yang timbul di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Tidak terkecuali kasus-kasus yang besentuhan dengan hukum. Ini jelas menjadi pokok perhatian masyarakat Karawang yang peduli akan kemajuan daerahnya dengan baik.
Belum lepas dari ingatan, bagaimana kasus yang mendera mantan Sekretaris Daerah Karawang yang berhubungan dengan kasus hukum.
Sebagai mana masyarakat yang peduli terhadap kemajuan daerahnya, tentu kasus hukum yang menjerat mantan Sekretaris Daerah (Sekda)Karawang menjadi buah bibir di masyarakat Karawang.
Sebagaimana diketahui secara umum, mantan Sekda Karawang tersangkut kasus hukum terkait jual beli lahan milik Pemerintah Daerah Karawang, dimana kasus hukum tersebut bergulir di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar)sejak tahun 2023 sampai saat ini.
Lantas apa yang menjadi permasalahan ? Bagi sebahagian masyarakat yang telah mengetahui delik kasusnya, mereka pada tahu bahwa ada sesuatu yang menjadi pemikiran bagi mereka.
Bagaimana kelanjutan kasus yang menerpa mantan Sekretaris Daerah yang bersangkutan? Jawabannya tentu hanya dapat dijawab oleh instansi yang berwenang menangani kasus ini.
Seorang pendiri Pemantau Hukum dan Kejahatan Keungan Negara (PHKKN) John Raja Sonang, ketika diminta tanggapannya terkait masalah itu mengatakan, Kejati Jabar harus bisa menindaklanjuti penanganan kasusnya.
“Apakah dalam jangka waktu yang sudah begitu lama, pihak Kejaksaan masih belum cukup bukti untuk menentukan tersangka dalam kasus ruislag ini”, kata John Raja Sonang.
Ditambahkan John, Jika tidak cukup bukti ditemukan adanya pelanggaran hukum seharusnya diberikan Surat Penghentian Penyelidikan Perkara (SP3) untuk memberikan kepastian hukum.
“Kalau memang tidak ditemukan pelanggaran, terbitkan SP3 biar ada kepastian Hukumnya dan tidak menggantung, agar asumsi dari masyarakat tidak berprasangka buruk atau terkesan jadi mainan para penegak hukum dalam hal ini Kejati Jabar”, tegas John Raja Sonang.
Sementara itu Kasi Penkum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, S.H., M.H. ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat whatsapp kepada peristiwaonline.com mengatakan, pihaknya masih melakukan penyidikan.
“Kegiatan penyidikan masih tetap berproses”, katanya, Senin (3/11/2025).
Ketika ditanya apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus tukar guling tanah di Pemkab Karawang ini, dia menjawab belum ada penetapan tersangka.
“Belum ada penetapan tersangka, masih dalam proses penyidikan”, ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, kasus tukar guling (ruislag) yang melibatkan tanah milik Pemkab Karawang seluas 4.935 meter persegi di Jalan Tuparev, lokasi Mall Ciplaz atau Ramayana, ditukar dengan tanah milik PT Jakarta Intiland seluas 59.087 meter persegi.
Proses tukar guling diduga dilakukan tanpa appraisal (penilaian) independen dan kajian hukum yang memadai, sehingga menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tim penyidik Kejati Jabar pernah melakukan penggeledahan Kantor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Karawang, ruang kerja Sekda Karawang dan Kantor BPKAD Karawang, pada Senin (20/5/2024).
Selain itu rumah pribadi Sekda Pemkab Karawang, Acep Jamhuri juga tak luput dari penggelehan tersebut.
Namun, meski kasus tukar guling sudah berlangsung hampir dua tahun, tersangkanya tak kunjung ditetapkan. (WAN)
