JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM Rapat digelar di gedung Nusantara III DPR pada Kamis (12/11/2026) pagi. Agenda ini menjadi rapat pertama Jenderal Suyudi dengan Komisi III DPR sejak diangkat sebagai Kapolri.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta Kapolri Suyudi membuka temuan-temuan kasus penyadapan ilegal yang melibatkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus ini, tiga tersangka lain ialah Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
“Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya seperti surveilans ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain-lain yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” Waketum Gerindra ini.
Habiburokhman menyebut kasus penyadapan ilegal yang turut menyasar Presiden Prabowo Subianto itu juga diduga melibatkan perbuatan melanggar lainnya. Menurutnya, sejumlah perbuatan ilegal itu diduga bertujuan menghambat presiden dalam melakukan tugasnya atau pidana makar.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengikuti rapat bersama Komisi III DPR terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Para anggota dewan menyampaikan dukungan ke Polri untuk mengusut dugaan makar.
“Kalau boleh diperlihatkan ke kami dan ke rakyat Indonesia. Ini alat sadap banyak, teman-teman. Teman-teman mau memakai apa, mau memakai Wi-Fi kek, mau memakai nggak ada SIM-nyalah. Semua bisa disadap, dan aspek penyadapan ini dipakai untuk konspirasi dengan cara politik melakukan makar, dan ini bahaya. Kalau ada kelompok yang mengakibatkan dan upaya untuk melakukan makar, ini sama saja musuh negara,” tutur Sahroni dalam rapat.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PAN Nazaruddin Dek Gam juga meminta Kapolri tidak ragu menerapkan pasal makar terhadap keempat tersangka. Dia meminta agar Listyo Sigit dan ketiga jenderal lainnya dijerat dugaan makar.
“Saran dari kami Pak Kapolri, 4 orang ini bukan hanya dikenakan kasus UU di penyadapan, pasal-pasal di penyadapan, tapi kalau memang terbukti sudah merongrong kepala negara, kedaulatan negara, dibawa aja ke makar, Pak,” kata Dek Gam saat rapat.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Safaruddin juga mendukung Kapolri Suyudi mengusut tuntas dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Dia meyakini Listyo Sigit dan pihak-pihak lain yang terseret kasus itu melakukan makar. (SOM).
