KUTAI TIMUR, PERISTIWAONLINE.COM – Masih banyak perusahaan sawit yang mengabaikan hak normatif dan kesejahteraan buruh, seperti pesangon, upah lembur, dan jaminan sosial masih sering terjadi sehingga para pekerja masih menjadi korban sistem.
Ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia, justru menjadi kenyataan pahit bagi ribuan pekerja di sektor perkebunan sawit.
Hal ini bahkan terjadi di perusahaan besar yang beroperasi di daerah kaya sumber daya seperti Kutai Timur.
Tercermin dari kasus yang menimpa 22 mantan karyawan PT Anugerah Energitama Bengalon hanyalah satu dari sekian banyak contoh ketimpangan hubungan industri yang menempatkan pekerja pada posisi lemah.(Selasa,11/11/2025)
Banyak pekerja yang telah mengabdi bertahun-tahun, tapi justru mereka harus memperjuangkan hak PHK yang belum komprehensif .
Meski kewajiban itu diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Pemutusan Hubungan Kerja, namun para pekerja bagaikan menelan pil pahit.
Menanggapi hal tersebut, Ketua FSP KEP SPSI Kutai Timur, Jurifer Sitinjak, S.Pd, mengatkan, fenomena pengabaian hak buruh di sektor perkebunan maupun tambang di Kutim bukan hal baru.
Dia menyebut masih banyak perusahaan yang berlindung di balik kontrak kerja jangka pendek atau status outsourcing, untuk menghindari tanggung jawab normatif seperti pesangon.
“Banyak perusahaan besar yang masih memperlakukan pekerja seperti tenaga kerja sementara, padahal sudah bertahun-tahun bekerja. Ketika PHK terjadi, hak normatif seperti pesangon sering kali diabaikan,” ujar Jurifer.
Lebih lanjut dia menjelaskan, lemahnya pengawasan ketenagakerjaan di tingkat daerah membuat pelanggaran seperti ini terus terjadi.
Buruh yang menuntut haknya sering dihadapkan pada proses panjang mediasi yang lamban dan melelahkan, sementara perusahaan seolah-olah tidak tersentuh hukum.
“Kami melihat ada pola pembiaran. Pemerintah daerah harus tegas. Jika perusahaan tidak patuh pada aturan ketenagakerjaan, jangan hanya dipanggil mediasi — harus ada sanksi administratif bahkan pidana,” jelasnya.
Sementara itu, banyak mantan pekerja mengaku kecewa karena merasa diperlakukan tidak manusiawi setelah bertahun-tahun mengabdi di perusahaan sawit.
Sebagian mengandalkan pekerjaan serabutan setelah di-PHK, sementara pesangon yang menjadi hak dasar mereka belum juga diterima.
“Kami bukan minta belas kasihan, kami hanya minta hak kami dibayar,” ungkap seorang karyawan dengan penuh harap.
Kasus di Bengalon ini menjadi cerminan permasalahan struktural di sektor perkebunan sawit nasional, di mana sistem kontrak kerja dan lemahnya perlindungan buruh sering menjadi alat untuk menekan pekerja.
Di satu sisi, industri sawit menjadi kebanggaan ekspor nasional, namun di sisi lain, pekerjanya justru hidup dalam perdagangan.
Jika tidak ada langkah tegas dari pemerintah dan pengawasan ketenagakerjaan manusia yang konsisten, maka sektor yang disebut “penopang ekonomi rakyat” ini akan menyisakan jejek ketimpangan dan pengabaian terhadap martabat manusia. (BAS)
