JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM “Penilai limit dalam penentuan limit ini kadang-kadang terlalu tinggi. Barang-barang rampasan ini dinilai seperti barang-barang pada umumnya, nilai pasarnya,” kata Patris.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian aset rampasan tak memiliki penawar ketika dilelang. Padahal pembeli berharap harga jual aset rampasan bisa lebih murah dari harga pasar.
“Sementara bagi pembeli, yang diharapkan dari lelang ini salah satunya adalah karena harganya lebih murah. Akibatnya, pada waktu lelang, sekian persen, 30 persen rata-rata barang yang dilelang ini tidak ada penawar,” jelasnya.
Patris mengatakan persoalan tersebut juga berdampak pada pengelolaan aset rampasan. Dia mengatakan, berdasarkan aturan Kementerian Keuangan, penilaian ulang terhadap aset baru bisa dilakukan tiga bulan kemudian.
Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap sekitar 30 persen aset rampasan yang dilelang tidak laku. Salah satu penyebabnya ialah penetapan nilai limit lelang yang dinilai terlalu tinggi.
Hal itu disampaikan Kepala BPA Kejagung, Patris Yusrian Jaya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026). Dia mengatakan aset rampasan terkadang dinilai berdasarkan harga pasar seperti barang pada umumnya.
“Sehingga di sini negara mengeluarkan biaya pengelolaan, biaya pemeliharaan, dan pada waktu dilelang yang kedua nanti dengan limit yang sudah diturunkan, belum tentu juga bisa laku. Ini menyebabkan penumpukan aset-aset yang belum dapat dilelang,” jelasnya.
“Adapun capaian kinerja Badan Pemulihan Aset tiga tahun terakhir ini semenjak BPA ini dibentuk, telah berhasil menyelesaikan dalam bentuk melakukan lelang dan menyetor ke kas negara, memusnahkan, kemudian melelang dan menyerahkan kepada para pihak yang berhak, seperti dalam kasus investasi bodong, sebanyak 21.737 aset,” paparnya.
“Dengan jumlah rupiah, untuk yang disetor ke kas negara saja, sebesar Rp 26.041.025.704.989,” sambungnya.
Rinciannya ialah pada 2024 senilai Rp 1,439 triliun. Kemudian 2025 senilai Rp 19,654 triliun, serta 2026 sampai saat ini, BPA telah berhasil menyetor ke kas negara hasil pelelangan aset yang dirampas untuk negara sebesar Rp 4,947 triliun.
Lebih lanjut, dia menjelaskan kendala lainnya yang dihadapi BPA. Salah satunya terkait status barang temuan.
Menurutnya, masih ada perbedaan persepsi dengan pihak pengadilan mengenai penetapan status barang temuan. Hal itu membuat proses eksekusi terkadang terlambat atau bahkan tak bisa diselesaikan. (RIF).
