SUBANG, PERISTIWAONLINE.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang, Jawa Barat, resmi memecat 12 Aparatur Sipil Negara (ASN) karena bolos kerja hingga ratusan hari.
Meski di pecat, beberapa di antara mereka tetap memperoleh hak pensiun karena diberhentikan dengan hormat.
Pemecatan tersebut diumumkan langsung oleh Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi dalam prosesi pelantikan dan rotasi sejumlah kepala dinas yang digelar di Jalan Ade Irma, Subang, Kamis (16/10/2025).
Selain memecat, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi juga melakukan rotasi jabatan pimpinan, kebijakan itu diambil berdasarkan hasil evaluasi kinerja sejak dia menjabat Bupati Subang selama tujuh bulan terakhir.
”Saya butuh orang-orang yang bisa bekerja cepat dan menyelesaikan masalah tanpa bertele-tele. Kalau ada yang tidak bisa menyesuaikan, siap-siap saya geser,” kata BReynaldy, saat pelantikan para pejabat baru, di tengah Jalan Ade Irma Suryani, Kamis (16/10/2025).
Lebih lanjut Reynaldy menjelaskan, pemecatan dua belas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang karena mereka melakukan pelanggaran kedisiplinan tingkat berat, karena bolos hingga ratusan hari kerja tetapi tetap mendapatkan gaji dari anggaran negara.
Reynaldy menilai, tindakan mereka merugikan keuangan negara meskipun tidak sampai mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Pemecatan itu sekaligus peringatan terhadap sekitar 500 ASN lainnya di lingkungan Pemkab Subang yang memiliki catatan indisipliner.
”Saya tidak main-main. Dari sekitar 500 ASN yang tercatat, akan kita evaluasi satu per satu. Yang masih bisa dibina akan kita beri penugasan baru di lapangan, seperti pengawas angkutan di Dinas Perhubungan. Namun, yang membandel akan kita tindak tegas,” tuturnya.
Sementara itu, pelantikan kali ini diikuti tiga belas pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. Selain itu, Bupati juga mengganti empat kepala unit pelayanan teknis daerah (UPTD) puskesmas.
Reynaldy sengaja memilih lokasi pelantikan di area terbuka agar masyarakat dapat menyaksikan langsung para pejabat publik yang akan melayani mereka.
Keputusan itu juga sesuai dengan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan efisiensi.
”Saya tegaskan, tidak pernah melantik di gedung. Pertama, agar tidak boros anggaran, dan kedua agar semua orang bisa melihat secara langsung. Saya ingin masyarakat tahu siapa pejabat yang akan melayani mereka, dan memastikan prosesnya terbuka,” imbuhnya.
Tambah Reynaldy, semua pejabat dilantik sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
”Ada pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Nasional dan izin dari Kementerian Dalam Negeri. Dengan begitu, tidak ada satu pun yang keluar dari koridor hukum,” pungkasnya. (NAT)
