KAB. BEKASI, PERISTIWAONLINE.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat memastikan proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan tunjangan perumahan pada lembaga DPRD Kabupaten Bekasi masih terus berjalan, meski hingga saat ini penyidik belum menetapkan satu tersangka.
Kepala Kejati Jawa Barat, Hermon Dekristo, meminta publik bersabar, dia memastikan komitmen lembaganya untuk menuntaskan kasus yang melibatkan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi.
“Tim penyidik masih bekerja. Sabar ya rekan-rekan media. Kami pasti akan sampaikan,” kata Kepala Kejati Jawa Barat Hermon Dekristo, Rabu (5/11/2025).
Lanjut Hermon, saat ini masih melengkapi alat bukti penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian uang tunjangan perumahan bagi ketua, wakil ketua hingga anggota DPRD Kabupaten Bekasi tersebut.
Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya mengatakan, tahapan penyidikan juga mencakup penghitungan potensi kerugian negara yang tengah dirumuskan oleh tim kejaksaan.
Dia menegaskan bahwa seluruh proses masih berjalan dan belum ada tersangka yang ditetapkan.
Sebelum hasil akhir diumumkan, ekspose kasus terlebih dahulu akan dilakukan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memperoleh arahan lebih lanjut terkait langkah hukum berikutnya.
Konstruksi perkara ini berawal dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat mengenai besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 196 Tahun 2022.
Dalam regulasi tersebut, tercantum nilai tunjangan perumahan sebesar Rp42,8 juta untuk ketua dewan, Rp42,3 juta untuk wakil ketua, dan Rp41,8 juta untuk anggota DPRD setiap bulannya.
Namun, hasil audit BPK menilai bahwa nilai tunjangan tersebut tidak sebanding dengan harga sewa rumah di pasaran.
Berdasarkan survei BPK, harga sewa rumah yang wajar berkisar antara Rp22,9 juta hingga Rp29,1 juta per bulan untuk ketua, Rp20,8 juta untuk wakil ketua, dan Rp15,9 juta untuk anggota.
Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi selaku pengguna anggaran tidak mempertimbangkan harga pasaran maupun standar luas rumah dalam usulan tunjangan yang diajukan.
Sejumlah pihak yang diduga terkait dengan perkara ini telah diperiksa oleh Kejati Jawa Barat, meliputi beberapa anggota DPRD periode 2019–2024 dengan inisial SP, H, MN, HQ, ASA, UR, NY, S, dan MN, serta pegawai sekretariat DPRD berinisial RA dan R.
Penyidikan diharapkan dapat segera menghasilkan kejelasan hukum terkait dugaan penyimpangan anggaran tunjangan perumahan di lembaga legislatif daerah tersebut. (WAN)
