JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan atau “jatah preman” di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau. Wahid sebelumnya terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada (3/11/2025).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa modus yang digunakan dalam kasus tersebut berkaitan dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR Provinsi Riau.
“Terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR tersebut, kemudian ada semacam jatah preman sekian persen untuk kepala daerah — itu modus-modusnya,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa malam (4/11/2025).
Lebih lanjut Budi menjelaskan, praktik pemerasan ini dilakukan dengan dalih pembagian jatah dari penambahan anggaran proyek di lingkungan Dinas PUPR.
Pola semacam ini, kata dia, menjadi salah satu bentuk penyimpangan yang berulang antara pejabat daerah dan dinas teknis.
Dalam operasi tangkap tangan tersebut, tim KPK menyita uang tunai sekitar Rp1,6 miliar dalam berbagai pecahan mata uang, termasuk rupiah, dolar AS, dan poundsterling.
KPK menduga uang tersebut merupakan bagian dari setoran yang diterima Gubernur Abdul Wahid bersama orang-orang kepercayaannya.
Sebagian uang dalam pecahan rupiah ditemukan di Riau, sementara pecahan dolar dan poundsterling disita dari rumah pribadi Abdul Wahid.
Tim penyidik sempat melakukan pencarian intensif sebelum akhirnya menangkap Abdul Wahid bersama Tata Maulana, salah satu orang kepercayaannya, di sebuah kafe di Riau.
Sementara itu menurut Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, modus dugaan pemerasan dengan mengancam bawahannya jika tak memberikan uang yang disebut “jatah preman”.
“Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal dengan istilah ‘jatah preman’,” kata Johanis Tanak dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025).
Dua tersangka lainnya ialah Kadis PUPR Riau M Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M Nursalam.
Ditambahkan Tanak, kasus ini berawal dari pertemuan antara Sekdis PUPR Riau Ferry Yunanda dan enam kepala UPT wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP pada Mei 2025.
Ferry melaporkan hasil pertemuan ke Kadis PUPR Riau Arief. Namun, menurut Tanak, Arief yang merepresentasikan Abdul Wahid meminta fee 5 persen atau sekitar Rp 7 miliar.
“Selanjutnya, seluruh Kepala UPT Wilayah Dinas PUPR PKPP beserta Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau melakukan pertemuan kembali dan menyepakati besaran fee untuk saudara AW (Abdul Wahid) sebesar 5 persen (Rp 7 miliar),” pungkasnya. (WAN)
