PONOROGO, PERISTIWAONLINE.COM – Mantan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 2 Ponorogo, Jawa Timur, Syamhudi Arifin tersangkut kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merugikan negara Rp25,83 miliar.
Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Syamhudi Arifin dengan hukuman 14 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya.
JPU menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kasie Intelijen Kejaksaan Negeri Ponorogo, Agung Riyadi mengatakan, dalam proses penyidikan ditemukan indikasi kuat penyalahgunaan dana BOS sejak tahun 2019 hingga 2024.
“Dari hasil penyelidikan dan audit, kerugian negara ditaksir mencapai sekitar Rp25 miliar,” ujar Agung Riyadi, Kamis (23/10/2025).
Dalam tuntutan JPU, terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp25,83 miliar. Dari jumlah tersebut, terdakwa baru mengembalikan Rp3,175 miliar, sehingga masih tersisa Rp22,65 miliar yang wajib dibayar.
Apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa belum melunasi uang pengganti, jaksa akan mengeksekusi seluruh aset milik terdakwa untuk dilelang.
Jika hasil lelang tetap tidak mencukupi, Syamhudi akan dijatuhi pidana tambahan 7 tahun 3 bulan penjara sebagai pengganti uang yang belum dibayar.
“Negara tidak boleh dirugikan. Proses hukum tidak berhenti di vonis penjara, tapi juga memastikan aset hasil korupsi dikembalikan,” jelas Agung.
Lebih lanjut Agung menjelaskan, sebagai bagian dari penyidikan, Kejari telah menyita 11 unit bus sekolah, mobil Toyota Avanza, Mitsubishi Pajero, dan sejumlah aset lainnya yang diduga dibeli dari dana BOS.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh cukup alat bukti dan laporan hasil audit keuangan dari Dinas Pendidikan.
Kasus dugaan korupsi ini bermula dari laporan masyarakat serta hasil temuan internal Dinas Pendidikan. Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Kejari Ponorogo sejak akhir 2024, hingga akhirnya mengarah pada penetapan tersangka di awal 2025. (YAT)
