JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, merespons usulan pengamat transportasi soal tarif Mikrotrans atau JakLingko tidak lagi Rp0 atau gratis, melainkan dikenakan tarif ringan bagi penumpang.
Pramono menyatakan, akan mempertimbangkan usulan itu di tengah proses finalisasi penyesuaian tarif TransJakarta usai kondisi fiskal DKI Jakarta terdampak imbas pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
“Kadang kala kita kasih gratis pun salah. Tapi enggak apa-apa, masukannya akan kami pertimbangkan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Meski begitu dia juga meminta pramudi JakLingko tidak membawa sanak keluarga dan tetap menjaga profesionalisme saat bekerja.
“Memang, Mikrotrans ini kami juga enggak mau seakan-akan sekarang menjadi milik pribadi. Di lapangan kan seperti itu, nyetir bawa keluarganya, anaknya ada di sampingnya. Enggak boleh terjadi, tetap harus bekerja profesional,” ucap dia.
Sebelumnya, usulan disampaikan Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai pemberlakuan tarif pada layanan Mikrotrans sudah seharusnya dilakukan.
Menurutnya, tarif Transjakarta dan layanan turunannya sudah terlalu lama tidak naik, sementara upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta terus meningkat setiap tahun.
“Sebenernya kenaikan tarif itu kami sudah usulkan 2–3 tahun yang lalu, karena tarif Transjakarta sudah terlalu lama nggak naik. Mungkin tarif terlama di dunia,” kata Djoko, Kamis (30/10/2025).
Ditambahkan Djoko, besaran tarif Transjakarta idealnya naik dari Rp3.500 menjadi Rp5.000, menyesuaikan kondisi di daerah lain yang UMP-nya lebih rendah namun tarif transportasinya lebih tinggi.
Sedangkan untuk Mikrotrans atau Jaklingko, ia menyarankan agar tarif minimal Rp1.000 diberlakukan.
“Tidak bagus kalau gratis seperti itu. Kalau Jaklingko Rp1.000 masih sanggup kan masyarakat, masa tidak sanggup bayar Rp1.000,” ujarnya.
Djoko menyebut, kebijakan penyesuaian tarif akan mengurangi beban subsidi pemerintah daerah dan mendorong masyarakat lebih bertanggung jawab dalam menggunakan transportasi publik.
Meski begitu, kata Djoko subsidi transportasi tetap diperlukan, tetapi jumlahnya perlu disesuaikan agar tidak terlalu besar.
“Subsidi ya harus, tapi tidak begitu banyak. DKI juga sudah memberi contoh yang bagus, tinggal bagaimana masyarakat memanfaatkan itu,” pungkasnya. (BUD)
