MEDAN, PERISTIWAONLINE.COM – Ribuan massa melakukan aksi unjuk rasa mendesak Gubernur Sumut Bobby Nasution mencabut izin operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL). Massa memadati Kantor Gubernur Sumatra Utara di Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Senin (10/11/2025).
Massa menuntut penutupan PT TPL karena dinilai telah mengambil alih tanah adat di kawasan Danau Toba.
Aksi diawali dengan doa bersama yang dipimpin para pemuka agama. Peserta aksi merupakan gabungan masyarakat adat serta mahasiswa, termasuk dari HKBP Nommensen. Mereka membawa berbagai spanduk bernada penolakan, seperti
“TPL Harus Angkat Kaki dari Tano Batak” dan “Tutup TPL”. seruan massa aksi.
Tampak puluhan aparat kepolisian mengamankan jalannya aksi unjuk rasa.
Koordinator aksi, Roki Pasaribu, menyampaikan bahwa masyarakat adat telah lama merasakan dampak negatif dari aktivitas PT TPL yang disebut merampas wilayah adat demi kepentingan perusahaan.
“Dan itu sudah diperlihatkan di berbagai daerah, bagaimana pohon-pohon kita ditebang dan diganti dengan eukaliptus,” kata Roki dalam orasinya.
Roki juga menegaskan massa menuntut Gubernur Sumut hadir menemui mereka untuk mendengar aspirasi secara langsung. Namun hingga aksi berlangsung, Bobby Nasution belum menemui para pengunjuk rasa.
“Kami menuntut Gubernur Sumut Bobby Nasution menemui kami. Kantor Gubernur yang kau duduki bukan dibangun TPL, tetapi dari pajak masyarakat. Kami datang ke sini bukan untuk main-main, tetapi menuntut agar PT TPL ditutup,” ujarnya.
Roki menambahkan, selama beroperasi di kawasan Danau Toba, PT TPL dinilai lebih banyak meraih keuntungan, sementara masyarakat adat justru menjadi korban, bahkan ada yang meninggal dunia saat mempertahankan tanahnya.
Gerakan penutupan TPL, lanjutnya, merupakan bentuk kesadaran kolektif masyarakat yang merasa tertindas. Karena itu, mereka meminta Gubernur Sumut menunjukkan keberpihakan pada korban.
“Sangat miris melihat etika politik Gubernur Sumut di saat masyarakat adat mengalami kekerasan, justru Gubernur Sumut tak mau menemui kita. Kita ingin menguji keberpihakan gubernur terhadap korban TPL,” tegasnya.
Sementara itu, salah seorang warga Sihaporas yang turut hadir menyebut PT TPL tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengusir masyarakat adat dari tanahnya sendiri.
“TPL musuh rakyat. Kita harus mengupayakan tutup TPL. Karena jelas TPL itu merusak lingkungan, meracuni air, merampas ruang hidup untuk pertanian, memukuli rakyat, memenjarakan rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan lahan tersebut untuk berladang demi keberlangsungan hidup generasi mereka. (BAS)
