JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM – Radio Pancar Ulang (RPU) atau Repeater Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Jakarta frekuensi 142.080 MHz dan Jawa Barat frekuensi 142.020 MHz kerap diganggu oleh oknum pengguna frekuensi dengan kata-kata kotor yang tidak pantas didengar.
Hal ini banyak dikeluhkan oleh pengguna RPU tersebut, karena kata-kata kotor itu bisa didengarkan oleh tamu, keluarga dan anak-anak mereka saat radio komunikasinya standby.
Dari hasil penelusuran peristiwaonline.com, beberapa pengguna RPU diantaranya yang memiliki Callsign, JZ09AXD, JZ09BHS dan JZ09BXC, berusaha ingin mengetahui siapa oknum tersebut dengan melakukan hunting sumber signal.
Namun karena keterbatasan perangkat dan peralatan belum dapat menemukan titik sumber signal dengan pasti.
Misalnya JZ09BHS pernah melakukan hunting mengarahkan titik signal sumber pancaran tersebut di wilayah Manggarai, Jakarta Selatan.
“Saya sudah mendapatkan titik lokasi sumber signal dekat Pasar Rumput daerah Manggarai”, kata JZ09BHS tahun lalu kepada peristiwaonline.com.
Selanjutnya dari JZ09AXD dan JZ09BXC melakukan koordinasi untuk mengamati oknum yang sering melontarkan kata-kata kotor itu.
Beberapa waktu lalu, sekitar awal tahun 2025 oknum tersebut pernah tidak melakukan kegiatan yang mengganggu tersebut. Namun belakangan ini kembali terjadi.
Hal ini pernah dikonfirmasi peristiwaonline.com melalui surat kepada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Kelas I Jakarta, pada bulan Oktober tahun 2024.
Saat peristiwaonline.com diterima dikantornya, Kepala Balmon Kelas I Jakarta Ir. Rahman, M.T. didampingi dua menyidiknya mengatakan, menyoal peristiwa itu menurut Undang-undang Cipta Kerja (UU CK) diterapkan administrasi terlebih dahulu.
“Sekarang menurut UU CK diterapkan administrasi terlebih dahulu, denda, apa dan lain sebagainya, setelah administrasi baru ke pidana”, ujar Rahman.
Dirinya juga menjelaskan tugas penyidik di Balmon sampai ke pengadilan jika menyangkut pidana.
Terkait persoalan oknum pengguna frekuensi yang kerap mengeluarkan kata-kata kotor, Rahman menjelaskan, harus dicari buktinya dan ditemukan terlebih dahulu pelakunya.
“Penyidik harus cari buktinya, ditemukan dulu pelakunya, kalau belum ketemu kan kita ngundang RAPI nya kan bingung”, katanya.
Ditambahkan Rahman, jika menemukan pelakunya silahkan RAPI yang mencabut ijinnya dengan merekomendasikan ke Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Saat diterima di kantor Balmon dibilangan Ciracas, Jakarta Timur, peristiwaonline.com juga memberikan beberapa bukti percakapan yang terjadi di RPU tersebut.
Peristiwaonline.com juga sempat menanyakan apakah pengurus RAPI DKI Jakarta sudah mengadukan hal tersebut ke Balmon Kelas I Jakarta, Rahman pun menjawab singkat belum ada laporan.
“Belum”, pungkas Rahman.
Sampai berita ini ditayangkan, kejadian yang dilakukan oleh oknum tersebut masih dilakukan. (WAN)
