JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan penerimaan pajak periode November-Desember 2026 masih kurang Rp 514 triliun untuk memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Sampai Oktober 2026, penerimaan pajak terkumpul Rp 1.796,8 triliun atau 76,2% dari target. Masih kurang Rp 514 triliun lagi untuk mencapai outlook akhir tahun Rp 2.310,8 triliun (sekitar 98% dari target APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun).
“Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp 1.800 triliun dan masih ada Rp 514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan pihaknya akan melakukan ekstra effort untuk mengejar kekurangan penerimaan pajak Rp 514 triliun dalam dua bulan. Sumber penerimaan utama akan dioptimalkan yakni dari sektor perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi pergudangan, hingga penerimaan dari sektor digital.
“Kita akan terus pantau kewajiban perpajakannya, kepatuhan wajib pajaknya, sekaligus memastikan level of playing field dengan sektor-sektor ekonomi yang masih konvensional non digital,” imbuh Bimo.
DJP akan menjaga basis kepatuhan pajak melalui pengawasan pembayaran masa, tindakan enforcement, audit, hingga bukti permulaan penyelidikan penagihan. DJP juga memperkuat basis penerimaan melalui data yang didapatkan dari institusi pemerintahan, asosiasi pemerintah daerah, hingga institusi bisnis lain.
“Data-data dari sektor keuangan, perbankan maupun non perbankan dan data-data dari pihak ketiga yang bisa kita gunakan untuk menguji data-data yang ada di Coretax kami, ini akan kami optimalkan terus selama dua bulan terakhir ini,” imbuh Bimo. (BUN).
