JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM Wapres Gibran Rakabuming Raka ingin maju ke PTUN untuk membuktikan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA miliknya. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai tak ada celah hukum lagi untuk perkara ijazah Gibran karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bersifat final.
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” imbuh dia.
“Dan tampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” kata dia.
Meski begitu, Yusril menyerahkan kepada Gibran mengenai jalur hukum yang akan ditempuh dalam membuktikan keabsahan ijazah SMA. “Jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wakil Presiden apakah yang akan beliau tempuh,” kata Yusril.
Yusril menyebut tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap dua putusan itu. Menurutnya, Gibran tidak dapat mengajukan banding karena bukan sebagai tergugat intervensi dalam perkara itu.
Gibran menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah ia anggap seperti sosok orang tua sendiri yang memberikan arahan serta masukan.
“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ungkapnya.
Gibran menyatakan bakal terus berjuang (fight) di jalur hukum melalui PTUN. Ia juga akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen mengenai wacana pengajuan PK atas putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikannya tidak sah dan batal.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S-1, serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA. Itu saja,” kata Gibran. (HAR).
