JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM – Ratusan warga Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara, menggelar aksi damai di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Rabu (26/11/2025).
Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat atas pemblokiran status hak tanah yang telah berlangsung bertahun-tahun di tujuh wilayah RW di Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Massa yang terdiri dari pemuda, ibu rumah tangga hingga orang tua, sejak pagi telah memadati halaman depan kantor BPN Jakut.
Mereka membawa spanduk, poster aspirasi, serta berkas-berkas kepemilikan tanah yang menjadi bukti kuat bahwa hak atas tanah tersebut sah secara hukum dan telah dihuni turun-temurun lebih dari dua dekade.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan, Ida Mahmudah yang hadir dilokasi mengatakan, warga menggugat pembukaan atau mencabut pemblokiran hak atas kepemilikan tanah di Sunter Jaya yang diklaim Kodam Jaya.
“Hari ini pure masyarakat Sunter Jaya yang memang terdampak oleh pemblokiran BPN, kita ada tujuh RW. Tuntutannya buka blokir, hanya itu, karena sertifikat kita tetap asli, berlaku, tapi terblokir,” ujar Ida, Rabu (26/11/2025).
Menurut Ida, ada lebih dari 5.000 bidang tanah yang terdampak atas pemblokiran surat tanah ini.
Akibatnya, warga tidak dapat melakukan jual beli dan juga tidak bisa menjaminkan surat tanah mereka untuk meminjam uang ke bank.
“Kita tidak bisa jual beli, kita tidak bisa gadaikan. Kasihan teman-teman pengusaha kecil yang seharusnya bisa dijadikan modal. Adanya pemblokiran mereka tidak bisa usaha,” ungkap Ida.
Warga mendesak BPN agar bekerja lebih transparan, tidak menutup-nutupi proses administrasi pertanahan, serta tidak membiarkan persoalan berlarut-larut tanpa kepastian solusi.
Mereka menyebut bahwa tindakan BPN selama ini telah menimbulkan kegelisahan serta ketidakpastian hukum di tengah masyarakat
Aksi berjalan tertib dan kondusif meski jumlah massa cukup besar, dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Para peserta aksi berdiri berkelompok sambil terus menyuarakan aspirasi melalui orasi dan yel-yel.
Sementara itu, pihak BPN Jakut akhirnya menemui perwakilan warga. Dalam orasinya, salah satu perwakilan BPN menyampaikan bahwa kantor pertanahan membutuhkan waktu sekitar satu minggu untuk melakukan koordinasi lanjutan dengan pimpinan guna mencari titik terang terkait status tanah warga Sunter Jaya.
“Kami mohon waktu satu minggu untuk berkoordinasi. Kami akan mencari solusi terbaik agar persoalan ini bisa segera mendapatkan kejelasan,” kata perwakilan BPN.
Meskipun telah mendapat respons dari BPN, warga Sunter Jaya menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti sampai status blokir benar-benar dicabut dan hak-hak atas tanah mereka dipulihkan sesuai ketentuan hukum.
Aksi hari ini menjadi simbol keteguhan warga dalam memperjuangkan hak atas tanah yang mereka tempati puluhan tahun. Mereka berharap BPN Jakarta Utara dapat bekerja profesional, transparan, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat. (YAT)

