SERANG, PERISTIWAONLINE.COM Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten 2027 diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp 9,5 triliun.
Angka tersebut menurun dibandingkan proyeksi sebelumnya yang mencapai Rp10,5 triliun.
Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut adalah berkurangnya potensi penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Menurutnya, PKB selama ini menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten.
“Ya sekarang pendapatan utama kita kan sebenarnya dari pendapatan pajak kendaraan bermotor. Nah, tingkat pembelian kendaraan bermotor kita sekarang ini banyak yang listrik,” katanya.
Andra menjelaskan, meningkatnya penggunaan kendaraan listrik turut berdampak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.
Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai insentif yang diberikan pemerintah pusat untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemprov Banten akan mencari dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah lainnya. Salah satu sektor yang akan didorong adalah Pajak Air Permukaan (PAP).
Andra menyebutkan, Banten memiliki potensi sumber daya air yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PAD.
“Kita punya potensi air, kita ada Waduk Karian, kita ada Sindangheula yang saat ini belum dioptimalkan dan kita akan berupaya ini supaya bisa maksimal,” ujarnya.
Selain pajak air permukaan, Pemprov Banten juga akan mendorong pemanfaatan aset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan.
Proyeksi penurunan APBD tersebut telah tercantum dalam nota kesepakatan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 yang ditandatangani Pemprov Banten bersama DPRD Banten dalam rapat paripurna di Serang, Jumat (14/8/2026).
Dalam nota kesepakatan tersebut, pendapatan daerah Banten pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp9,51 triliun.
Pendapatan itu terdiri dari PAD sebesar Rp6,95 triliun, pendapatan transfer Rp2,56 triliun, serta hibah Rp6,57 miliar.
Dari total PAD tersebut, penerimaan pajak daerah masih menjadi penyumbang terbesar dengan target Rp 6,38 triliun.
Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp 9,50 triliun.
Dengan demikian, terdapat selisih antara pendapatan dan belanja daerah yang hanya sekitar Rp13,39 miliar.
Ruang fiskal tersebut juga harus memperhitungkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp188,50 miliar.
Pengeluaran pembiayaan itu antara lain dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp138,50 miliar dan penyertaan modal daerah sebesar Rp50 miliar. (RAIT).
