JAKARTA, PERISTIWAONLINE.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) terbitkan aturan baru petunjuk teknis (Juknis), membatasi kapasitas produksi harian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tiap dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dibatasi hanya diperbolehkan maksimal memproduksi 2.500 porsi per hari.
Hal ini tertuang dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025.
“Badan Gizi sudah mengeluarkan juknis terbaru, di mana yang utama adalah mengatur batas penerima manfaat di setiap SPPG. Kalau sebelumnya bisa melayani antara 3.000 sampai 4.000, dengan juknis baru ini kita maksimalkan rata-rata di 2.500, di mana 2.000 untuk anak sekolah dan sisanya untuk ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita,” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025).
Meski demikian, Dadan menjelaskan pembatasan ini tidak bersifat kaku. SPPG yang sudah beroperasi dan melayani hingga 4.000 penerima masih diperbolehkan berjalan sementara waktu agar tidak ada penerima manfaat yang terhenti sebelum ada dapur baru yang bisa mengambil alih.
“Selama penerima manfaat belum bisa dilayani oleh SPPG lain, mereka tetap diperbolehkan melayani sampai terbentuk dapur baru di wilayah terdekat,” katanya.
Untuk SPPG yang baru beroperasi, jumlah penerima dibatasi 2.000 anak sekolah dan 500 ibu hamil atau menyusui, tapi dapat dimaksimalkan hingga 3.000 penerima jika memiliki juru masak profesional dan terlatih.
Sebagai bagian dari langkah perbaikan tata kelola, BGN juga mulai menerapkan sejumlah standar keamanan pangan.
Setiap dapur MBG diwajibkan menggunakan rapid test untuk memastikan bahan makanan bebas kontaminasi, serta alat sterilisasi food tray dengan suhu hingga 120 derajat guna mencegah keracunan pangan.
Ditambahkan Dadan, seluruh dapur diwajibkan memakai air bersertifikat atau filter air untuk memastikan kebersihan proses memasak dan pencucian alat makan.
BGN juga menggelar pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) secara berkala bagi para penjamah makanan, biasanya setiap dua bulan atau setiap akhir pekan bagi SPPG baru.
“Kami terus melakukan pelatihan agar para penjamah makanan memahami prinsip-prinsip higienis, sanitasi, dan keamanan pangan. Sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS) juga sedang diterapkan, dan sampai pagi ini sudah ada 1.619 SPPG yang memiliki SLHS,” beber Dadan.
Dia menjelaskan kecepatan penerbitan SLHS bergantung pada pemerintah daerah masing-masing, tetapi penerapan prinsip higienitas kini sudah menjadi syarat mutlak dalam juknis baru. (BUD)
